Jakarta – Upaya pemerintah dalam mengakselerasi transformasipengelolaan pendapatan daerah terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.Untuk itu, Jasa Raharja ikut berpartisipasi pada Rapat Koordinasi NasionalPengelolaanPendapatanDaerahTahun2026yangdigelardiJakarta,padaKamis,
16 April 2026. Forum bertema ‘Akselerasi Transformasi dan ImplementasiPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah’ ini menjadi momentum untukmemperkuat sinergi, inovasi, serta efektivitas pemungutan guna mendukungpeningkatan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs.Agus Fatoni, M.Si menekankan pentingnya komitmen bersama dari semua pihakuntuk bisa mengawal pendapatan daerah agar lebih maksimal. Hal-hal yang bisadilakukan adalah intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, ekstensifikasipengelolaan sumber-sumber yang belum dioptimalkan, peningkatan sumber dayamanusia, digitalisasi sistem kerja, serta inovasi agar kinerja semakin meningkat.
Dalam konteks tersebut, kehadiran berbagai pihak dalam rakor ini mencerminkankomitmen bersama bahwa negara hadir dalam memastikan tata kelola pendapatandaerah berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan.
Pada acara ini, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddindidampingioleh Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi hadir sebagai narasumber untukmemaparkan peran perusahaan dalam ekosistem pengelolaan pendapatan daerah,khususnya melalui penguatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Awaluddin menyampaikan bahwa Jasa Raharja berperan sebagai enabler dalammendorongpeningkatankepatuhanmelaluiintegrasidatadanpemanfaatanteknologi.“Kami mengintegrasikan data registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB danSWDKLLJ secara real-time, mengembangkan sistem analitik untuk mengidentifikasipotensi ketidakpatuhan, serta menghadirkan early warning system agar intervensidapat dilakukan lebih dini,” jelasnya.
Lebihlanjut,iamenambahkanbahwapendekatanberbasisdatamenjadikuncidalammenciptakansistemyangtidakhanyamenekankankewajiban,tetapijugakemudahandan kepercayaan. “Kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh kewajiban, tetapi olehbagaimanasistemyangkitabangunmampumenghadirkankemudahan,
keterhubungan,dankepercayaansecaraberkelanjutan,”ujarnya,merujukkepada
strategiyangdipaparkandalamforumtersebut.
Melalui peran tersebut, Jasa Raharja juga memperkuat koordinasi lintas sektorbersama Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan mitra Samsat di seluruhIndonesia. Implementasi sistem host-to-host yang telah terhubung di 36 provinsimenjadi fondasi penting dalam memastikan validitas data dan meningkatkanefektivitaspemungutan.Upayainisejalandengansemangattransformasidigitalyangdidorong oleh pemerintah dan ekosistem Danantara Indonesia dalam memperkuattata kelola BUMN yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan prima.
Selain itu, sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan Jasa Raharja, perusahaanterus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakatsekaligus memperkuat perlindungan dasar bagi pengguna jalan. Komitmen inidiwujudkan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan kualitaspelayanan publik dengan prinsip melayani sepenuh hati.
PartisipasidalamRapatKoordinasiNasionalPengelolaanPendapatanDaerahTahun2026 ini menegaskan komitmen Jasa Raharja untuk terus berinovasi danberkolaborasidalammendukungpenguatansistempengelolaanpendapatandaerah.Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan secaraberkelanjutan, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif,transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
