Palembang, Pscom – Isu kesenjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mencuat di Kota Palembang. Salah satu kelurahan dan kecamatan disebut menerima TPP yang jauh lebih kecil dibandingkan pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Padahal, kelurahan dan kecamatan merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat. Perbedaan mencolok dalam pemberian TPP ini menuai sorotan dari tokoh masyarakat hingga ASN setempat yang merasakan langsung ketidakadilan tersebut.
RT Setempat: “Kerja Berat, TPP Tidak Seimbang”
Seorang Ketua RT di wilayah tersebut mengungkapkan kegelisahan yang selama ini dirasakan warga maupun aparatur kelurahan. Menurutnya, pegawai kelurahan setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat, namun penghargaan berupa TPP justru jauh tertinggal.
“Kerja di kelurahan dan kecamatan itu tidak ringan. Hampir setiap hari melayani administrasi kependudukan, urusan sosial, bahkan sering dimintai bantuan masyarakat di luar jam kantor. Tapi kalau lihat TPP, sangat tidak seimbang dengan OPD lain yang justru tidak berhadapan langsung dengan warga,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).
Ia menilai ketimpangan ini membuat motivasi kerja aparatur kelurahan rentan menurun. “Wajar kalau pegawai merasa tidak adil. Mereka kerja keras, tapi apresiasinya kecil. Harusnya pemerintah kota lebih bijak melihat ini,” tambahnya.
ASN Kelurahan dan Kecamatan : “Butuh Perhatian Serius”
Salah seorang ASN yang bertugas di kelurahan dan kecamatan tersebut juga menyampaikan keluhan serupa. Ia menilai pemerintah kota seakan kurang memperhatikan posisi strategis kelurahan sebagai lini pertama pelayanan publik.
“Kalau dibiarkan, semangat kerja pegawai bisa menurun. Padahal semua program pemerintah pasti ujungnya di kelurahan. Kami berharap ada evaluasi agar kebijakan TPP lebih adil dan mencerminkan beban kerja yang nyata,” katanya.
Pandangan Intelektual: Kebijakan Harus Berkeadilan
Wakil Ketua II DPD Pro Jurnalismedia Siber Seluruh Indonesia (PJS) Sumsel, Muhammad Noto, menilai masalah TPP di kelurahan dan kecamatan bukan sekadar isu kesejahteraan, melainkan menyangkut keadilan struktural dalam birokrasi daerah.
“Kalau bicara beban kerja, jelas pegawai kelurahan sangat berat karena langsung berhadapan dengan masyarakat. Tapi realitasnya, TPP yang mereka terima justru kecil. Sementara di OPD lain, dengan beban administrasi yang lebih terukur, TPP jauh lebih besar. Ini jelas kesenjangan,” tegas Noto.
Ia menambahkan, pemerintah kota harus segera melakukan evaluasi agar tidak ada kesan kelurahan menjadi “anak tiri” dalam hal kebijakan penghasilan pegawai. “Kalau terus dibiarkan, dampaknya bisa ke kualitas pelayanan publik dan kepercayaan warga terhadap pemerintah,” ujarnya.
Harapan Perubahan
Warga dan aparatur di kelurahan dan kecamatan tersebut berharap Pemerintah Kota Palembang segera mengevaluasi sistem TPP agar lebih adil dan proporsional. “Kami tidak ingin ada kecemburuan antarpegawai. Cukup samakan rasa keadilan. Kalau memang kelurahan kerja lebih berat, ya TPP juga harus mencerminkan itu,” pungkas salah satu RT.
Masalah TPP ini menjadi cermin bagaimana kebijakan pengelolaan ASN perlu dirumuskan secara bijak. Selama belum ada perbaikan, kesenjangan penghasilan ini akan terus menimbulkan polemik dan berpotensi memengaruhi kualitas layanan publik di akar rumput.
