PALEMBANG, PS – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Sumatera Selatan Barat (Sumselbar) kembali mencuat dan mengundang perhatian publik. Meskipun kebijakan moratorium pemekaran wilayah masih diberlakukan oleh pemerintah pusat, isu ini terus bergulir dan menuai beragam tanggapan.
Salah satunya datang dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Alfrenzi Panggarbesi. Legislator asal daerah pemilihan Lahat, Pagar Alam, dan Empat Lawang itu menekankan pentingnya kajian komprehensif dan keterlibatan publik dalam setiap tahap pembahasan.
“Proses pemekaran ini menyangkut masa depan dan kesejahteraan rakyat, bukan semata soal kepentingan politik segelintir kelompok,” tegas Alfrenzi saat dimintai tanggapan pada Jumat (11/7/2025).
Ia mengaku menyayangkan minimnya informasi yang tersebar di publik terkait siapa pihak pengusul resmi DOB Sumselbar dan bagaimana peta wilayah yang diajukan. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak agar wacana ini tidak menjadi proyek elitis tanpa dukungan akar rumput.
“Harus jelas siapa pengusulnya, dan seperti apa bentuk usulan pemekaran ini. Masyarakat perlu diberi ruang untuk memahami dan memberikan pendapat,” ujarnya.
Alfrenzi juga menekankan bahwa secara hukum, pembentukan DOB masih harus melewati serangkaian prosedur formal yang belum terpenuhi. Selain memerlukan persetujuan dari bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan, proses ini juga harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
“Belum ada sinyal dari Presiden untuk mencabut moratorium. Artinya, proses ini masih akan sangat panjang,” jelasnya.
Meski begitu, Alfrenzi menyatakan secara prinsip dirinya mendukung kelanjutan wacana pembentukan Provinsi Sumselbar. Namun, ia memberikan satu syarat yang dianggapnya krusial.
“Kota Pagar Alam harus ditetapkan sebagai calon ibu kota provinsi baru tersebut,” tegasnya.
Ia beralasan, secara geografis Pagar Alam terletak di titik sentral wilayah DOB Sumselbar. Ditambah lagi, kota tersebut memiliki infrastruktur yang memadai untuk menopang peran sebagai pusat pemerintahan.
“Kami punya bandara yang aktif, akses jalan memadai, serta lahan yang luas untuk pembangunan pusat pemerintahan baru,” tandas Alfrenzi.
Ia meyakini, menjadikan Pagar Alam sebagai ibu kota akan mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat posisi strategis kota tersebut di wilayah barat Sumatera Selatan.
