PALEMBANG – Dunia birokrasi Kota Palembang diguncang tragedi memalukan! Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang diduga menjadi korban pemukulan oleh oknum anggota DPRD saat rapat resmi berlangsung.
Dalam sebuah video yang beredar, tampak suasana ricuh: seorang pria berkemeja hitam mengejar dan memukul ASN yang disebut menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas PUPR. Insiden yang terjadi pada Jum’at, 22 Agustus 2025 itu sontak membuat ruangan gempar. ASN tersebut akhirnya diamankan dan ditarik keluar oleh sejumlah orang untuk menghentikan keributan yang semakin memanas.
Peristiwa ini menjadi sorotan tajam publik, sebab melibatkan pejabat publik dan aparatur negara yang semestinya menjaga martabat serta menjadi teladan masyarakat. Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri, belum memberikan klarifikasi resmi terkait insiden tersebut. Publik pun masih menanti penjelasan yang bisa mengurai misteri di balik tragedi ruangan rapat itu.
Ketegangan makin memuncak setelah Lembaga Pemerhati Situasi Terkini (PST) memastikan akan turun ke jalan. Dikutip dari beritapali.com, organisasi ini bakal menggelar aksi damai di depan Markas Polda Sumsel, Jalan Jend. Sudirman KM 3.5 Pahlawan, pada Rabu, 20 Agustus 2025. Diperkirakan, 50 hingga 70 massa akan dikerahkan untuk mendesak aparat penegak hukum mengambil sikap tegas.
“Kami mendesak Kapolda Sumsel untuk mengusut tuntas dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD Kota Palembang inisial ‘RI’ dan ‘AL’ terhadap salah satu ASN di lingkungan Dinas PUPR Kota Palembang inisial ‘AD’ yang terjadi di ruang rapat Komisi III DPRD Kota Palembang minggu lalu,” tegas Ketua Lembaga PST, Dian HS, Kamis (14/08/2025).
Aksi ini dipastikan menjadi gelombang protes yang fantastis, mencerminkan kegeraman publik terhadap praktik kekerasan yang justru lahir di ruang terhormat DPRD. Tragedi pemukulan ASN tersebut kini bukan sekadar insiden, melainkan simbol runtuhnya etika pejabat yang mestinya menjunjung tinggi kehormatan rakyat.
